Kegiatan JKN Yogya kolaborasi internasional didukung teknologi big data dan kecerdasan buatan tangkal kecurangan

Dok.kegaiatan JKN DIY 2025

Yogyakarta- binanguncemerlangtv.co.id, hukum, pada hari Rabu 10 Desember 2025 terdapat kegiatan menarik karena begitu pentingnya menjaga integritas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan akhirnya menyelenggarakan konferensi perdana Indonesian Healthcare Anti Fraud Forum (INAHAFF) 2025 di Yogyakarta hari ini.

Acara ini tidak cuma buat dalam negeri, tapi juga mengundang enam negara mitra: Mesir, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Yunani, untuk bersama-sama memperkuat sistem anti kecurangan layanan kesehatan.

Semua peserta fokus pada empat hal kunci. Pertama, kolaborasi internasional yang didukung teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan untuk tangkal kecurangan.

Kedua, transformasi digital agar anomali atau tanda-tanda fraud bisa terdeteksi lebih awal. Ketiga, kerja sama lintas lembaga mulai dari Kemenkes, KPK, BPKP, OJK, POLRI, Kejaksaan, sampai pemerintah daerah agar penanganan lebih terpadu.

Keempat, penguatan whistleblowing system sehingga siapa pun yang melihat indikasi pelanggaran bisa melaporkan dengan aman dan terlindungi.

Selama acara, BPJS Kesehatan juga menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan keenam negara itu.

Apa isinya? Ya, pertukaran pengetahuan tentang anti kecurangan, pelatihan untuk memperkuat SDM, dan pengembangan teknologi informasi serta sistem manajemen yang lebih canggih. BPJS Kesehatan tidak lupa apresiasi mereka yang berjuang melawan kecurangan. Prof. Dr. dr. Hikmat Permana dan Dr. dr. Hamzah dinobatkan sebagai Tokoh Inspiratif. Sedangkan Tim PK JKN Terbaik diberikan kepada Kota Medan, Kabupaten Kuningan, dan Provinsi Jawa Barat.

Untuk Pemerintah Daerah Berkomitmen Tinggi, juaranya adalah Kota Mojokerto dan Provinsi Bali. Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menekankan, "Integritas itu dasar dari keberlanjutan JKN tanpa itu, layanan tidak akan bertahan lama," tegas nya

Direktur Kepatuhan Mundiharno juga menambahkan, "Strategi anti kecurangan harus fleksibel, karena tantangannya terus berubah sesuai perkembangan global," tambah nya Sementara Menko PMK Muhaimin Iskandar mengingatkan, "Setiap rupiah iuran warga harus kembali sebagai layanan berkualitas tidak boleh sia-sia!" tandasnya (tim red)

Berita Terkait

Tidak Ada Komentar