Latest News
  • SELAMAT DATANG DAN KAMI UCAPKAN TERIMKASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA DI WWW.BINANGUNCEMERLANGTV.CO.ID, KLIK JUGA  CANEL BINANGUN CEMERLANGTV.

Forum Pemuda Peduli Sinduadi Dan Warga Mendemo Lurah ‘Dugaan Kasus Pajak Sewa Tanah Kalurahan


Sleman Yogyakarta- media binanguncemerlangtv.co.id, aksi demo yang di gelar oleh puluhan warga Padukuhan Pogung Rejo di RT 21 Sinduadi Mlati Sleman Sabtu siang menarik untuk disimak.

Aksi tersebut di gelar 8 Maret 2025 dengan mendatangi rumah tingkat atas undangan dukuh setempat. Lokasi aksi bertempat di depan gedung penginapan atau hotel, bisa juga disebut home stay yang telah viral yang menjadi bahan pemberitaan warga dan media.

Undangan dukuh melalui watshap beredar secara berantai dan cukup mengagetkan sebab setelah berkumpul ternyata berlangsung tuntutan oleh warga dan pemuda setempat. Undangan tersebut di tujukan para ketua RW 51  dan 15 16 20 serta 21 selain juga untuk perempuan dan laki laki sebanyak 13 orang.

Acara dimotori dukuh Pogung Kidul Agus Purwanto untuk hadir tepat jam 13.00 wib dirumah bapak Lurah RT 21 agenda acara membuat video secara khusus.

FORUM PEMUDA PEDULI

Di luar undangan Forum Pemuda Peduli Sinduadi (FPPS) yang melihat gelagat serta perkembangan yang dianggap perlu di respon untuk kampungnya ini terus dipantau atas jalannya kegiatan. Karena menjelang akhir februari 2025 Pogung Rejo menjadi perhatian publik berkat sejumlah warganya berani memprotes masal pajak sewa tanah desa yang dikatakan mereka belum ada sosialisasi dan merugikan masyarakat hingga ramai, Kasus ini kemudian terus diangkat banyak media massa hingga perkembangan disimak terus masyarakat.

Gerakan mendemo lurah Senen Haryanto berjalan tertip dan hanya berlangsung sekira 17 menitan, dalam tuntutannya para pendemo menuntut kejelasan uang sewa kemana,serta status tempat tinggalnya, apakah tanah SG atau tanah Kalurahan, minta kejelasan. Sebab hingga kini tak ada kekancingan dari kraton tetapi pajak ke desa terus di tarik, dasar hukumnya apa, warga belum pernah di sosialisasi, ungkap salah satu pendemo.

YANG DI DEMO TIDAK HADIR 

Sementara itu undangan pertemuan Rt dan warga beredar namun pemilik rumah justru tidak hadir. Tetapi sehari sebelum aksi Ia hadir dengan memajang mobil dinasnya berplat merah parkir didepan hotel gedung bertingkat pinggir kali.

Warga dan pemuda setelah saling tunggu lantas dan berkumpul mereka langsung menggelar aksi demo secara mendadak dengan membentangkan spanduk warna putih ada coretan tangan.

Aksi demo itu diteras Depan rumah Hotel tersebut. Wadino dan Sukamto serta warga lain menyatakan tak akan ferivikasi rumah pak lurah seharga 2 milyar dan mereka berkata merdekaa.

PARA  PEMUDA

Sementara itu Tokoh Pemuda Jayeng Bowo, warga setempat bersama pemuda lainnya saat aksi demo mengatakan kami hanya mencari keadilan soal pajak sewa tanah desa, dari pejabat pejabat yang mengeluarkan nota tarikan pajak desa yang di berikan ke warga.

POLEMIK TARIKAN PAJAK  SEWA TANAH KALURAHAN

Sementara rekannya juga angkat bicara, yang jelas, ini pajak masih dipertanyakan masuk kesiapa. kami minta kejelasannya soal pajak tersebut, sebab yang lain ada yang PBB sedang warga lainnya juga ada yang setor ke Desa dalam lokasi yang masih satu wilayah.

Tetapi ada pula yang tak mau setor karena masih berpolemik belum ada kejelasan,Kata anggota pemuda tersebut.

Mohon dibantu kami nderek ngerso dalem selaku pemilik tanah. tandasnya. Gegernya warga yang memuncak berujung demo disebabkan awalnya warga menyuarakan hati nurani berkait pajak sewa tanah kalurahan biaya pengukuran setelah tanah yang di tempati di Dron untuk di ukur, namun hasilnya malah sejumlah warga banyak tekanan.

LURAH DI TUNTUT MUNDUR

Dalam aksi mereka kompak dan berkata ganti lurah, ganti lurah, mau mundur atau di undurkan. kata pendemo tersebut terlihat semangat dimana mereka berani bersuara tuntutan yang benar dan tampil peduli.

Semoga reaksi asli yang lama dipendam tersebut segera mendapat tanggapan serius untuk di urai sebagai masalah yang urgen untuk di carikan solusinya dari Pemda Sleman dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para pemangku kebijakan. (Gin/tim red)

Berita Terkait


Tidak Ada Komentar


Tinggalkan Komentar


*) Wajib Diisi