Aliansi Warga Penambang Pasir Lendah Kulon Progo Gelar FGD

Kulon Progo – media binanguncemerlangtv.co.id, lintas daerah, puluhan penambang pasir di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyuarakan kegelisahan mereka atas lambatnya proses perizinan pertambangan rakyat. Kegiatan yang digelar di Joglo Lendah, Rabu (28/5/2025), ini juga diisi dengan pembagian sembako sebagai bentuk solidaritas

antarpenambang yang telah enam bulan menganggur.Keluhan utama disampaikan Ketua Aliansi Penambang Lendah (APL) Joko Pitoyo yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, namun proses perizinan masih lambat.Penambangan pasir di Sungai Progo telah menjadi sumber penghidupan warga Kulon Progo selama puluhan tahun. Namun, sejak pemerintah memperketat perizinan untuk mencegah eksploitasi berlebihan, ratusan penambang terpaksa menganggur.

Meski mereka mendukung regulasi tersebut, lambatnya birokrasi membuat kehidupan mereka semakin sulit.“Kami mendukung kebijakan pemerintah dalam penertiban Izin Pertambangan Rakyat (IPR), tapi prosesnya terlalu lama. Satu dinas bisa berminggu-minggu, belum lagi antre di instansi lain. Akibatnya, kami tidak bisa bekerja,” ujarnya.

Menurut Joko Pitoyo, nasib penambang pasir Kulon Progo masih menggantung di tengah ketidakpastian perizinan. "Jika tidak segera ditindaklanjuti, dampaknya bukan hanya ekonomi keluarga, tetapi juga stabilitas sosial di wilayah Lendah," ungkapnya.Joko menambahkan,

FGD ini digelar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus mendorong percepatan perizinan. “Kami ingin aktivitas pertambangan di Sungai Progo tetap terkontrol, bukan dihentikan,” tegasnya.APL telah mengajukan sembilan permohonan izin pertambangan, namun hingga kini belum ada kepastian. Joko Pitoyo secara khusus meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DIY.

“Tolong, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, kawal proses ini. Kami hanya ingin bekerja lagi,” pintanya. “Kami mendukung penertiban izin, tapi jangan biarkan kami kelaparan.

Proses birokrasi harus dipercepat,” imbuh Joko Pitoyo.Sriyono, salah satu penambang, mengungkapkan betapa sulitnya kehidupan mereka sejak aktivitas tambang dihentikan.“

Sejak kecil, kami hidup dari menambang pasir. Sekarang terpaksa mencari rumput untuk pakan ternak atau beternak seadanya. Hasilnya tidak seberapa,” katanya dengan nada prihatin. Banyak penambang yang kini menggantungkan hidup pada bantuan sembako dari sesama warga atau program sosial.

“Kami hanya meminta kejelasan. Kalau izin tidak kunjung turun, bagaimana kami bisa makan ?” tanya Sriyono. “Dulu hidup dari pasir, sekarang cari rumput. Ini bukan hidup, ini sekadar bertahan.” lanjut Sriyono. Tim Penambang pasir Kulon Progo mengikuti FGD sambil menerima bantuan sembako,

Rabu (28/5/2025). Mereka mendesak percepatan perizinan agar bisa kembali bekerja Berita ini mengangkat persoalan penambang pasir Kulon Progo yang terhambat birokrasi perizinan, hingga terpaksa menganggur selama enam bulan.

FGD digelar untuk mendesak percepatan izin sekaligus berbagi sembako sebagai bentuk solidaritas. Dalam wawancara dengan awak media baru baru ini sebenarya warga melakukan diskusi ini sudah lama 28/5/ 2025 namun aliansi baru merilis ke sejumlah media untuk mengangkatnya berkait perizinan

rakyat yang dirasa warga penambang Lendah belum mendapat respon yang cepat semoha dengan di muatnya ini pihak terkait FGD atas keluhan dan aspirasi aliansi di publis ditampil 12 agustus 2025 ‘tim red

Berita Terkait

Tidak Ada Komentar