Yogyakarta media binangun cemerlangtv, update warta hukum perkara tanah kas desa yang mencuat seperti halnya di Maguwoharjo Sleman merupakan kasus yang sudah di tangani oleh kejaksaan.
Sementara itu untuk kasus TKD ini juga sudah memasuki sidang saksi fakta dipengadilan Negri Tipikor Yogya sejak 1 februari 2024 yang lalu. Hasil sidang fakta di PN tersebut terdapat 3 saksi fakta yaitu Aris Widyantara, mantan PJ lurah,
Saliman ketua Bpkal dan dukuh Pugeran untuk dikonfrontir, ketiganya sudah gamblang memberikan terkait kasus tkd peran ketiganya ikut andil dalam lingkaran kasus Saat sidang Jumat 1 maret 2024, aris terungkap di persidangan mengkait surat perintah untuk lanjutkan yang di lengkapi dokumen yang di tujukan dalam sidang oleh jaksa dan PH di ketahui majelis hakim.
SEOLAH BERBELIT TIDAK TAHU
Fakta sidang mantan PJ lurah Maguwoharjo banyak mengatakan tidak tahu disidang sehingga para penannya yakni ph, jaksa serta hakim terus mengejar hingga diujung keterlibatannya, bahkan ketua dan anggota hakim tertawa kecut sebab ketika Aris memberikan tanggapan kadang di jawab oleh PJ tidak tahu sehingga suasana sidang makin lama. Sejumlah pengamat berbisik ini kok berbelit belit kata sejumlah pengamat dan pengunjung sidang kepada awak media.
SALIMAN NYLENEH NGAWASI DARI JARAK JAUH
Saliman ketua Bpd atau Bamuskal memberikan kesaksian yang agak Nyleneh sebab Ia menerangkan tahu perkara tersebut dari jarak jauh atau tidak mendekat, tahu itu berkasus setelah Lurah Kasidi memberikan informasi kepada Saliman di segel satpol PP DIY yang sebelumnya juga telah di berikan surat teguran berhenti sebelum ada ijin sebanyak 3 kali.
Ketua Bpkal ini juga di tanya soal keterlibantannya dalam perkara karena telah menyetujui dengan menerbtkan surat persetujuan dari Bamuskal maguwoharjo untuk pugeran dan untuk padukuhan jenengan adapun surat Bpkal 06/kep.Bpkal tahun terbit pada tanggal 3 november 2021, dengan demikian kenylenehan Bpkal itu tentu suatu hal yang seharusnya tidak terjadi.
Saat hakim menanyakan apa tugas Bamuskal ? Saliman menjelaskan tugas Bamuskal itu di antaranya juga menampung aspirasi untuk pembangunan desa dan ikut mengawasi kinerja lurah. Jelaskan mekanismenya pengisian Bpd dan apa di gaji berapa ? Yang saya alami waktu itu pembentukan kepanitiaan desa ada seleksi hingga adanya memilih ketua dan anggota dan pada akhirnya dilantik, untuk gaji tidak ada namun hanya mendapat tunjangan 1,5 juta untuk ketua, sedang anggota lainnya beda beda. Soal TKd bagaimana,
Saliman mengurai tanah ada yang dikelola pihak lain serta untuk lungguh pamong, namun untuk sewa menyewa hingga saat ini masih sebatas permohonan izin penyewaan Tkd. Saudara tahu tentang proyek dan bangunan wisata atau vila ? saya tidak tahu apa itu, yang jelas setahu saya itu bangunan rumah telah dibangun tapi tidak tahu apa namanya. Ucap ketua Bpd ssambil kembali menyebut dirinya mengawasi dari jarak jauh.
DUKUH PUGERAN TERIMA 222 JUTA
Sidang kemudian berlanjut dengan bergeser pertanyaan ke Supriyanta Dukuh Pugeran Maguwoharjo yang satu ini malah terlihat jujur dan mau menguraikan bahwa penyewa TKD di wilayahnya dia awal tidak pernah ketemu dengan investor hanya dengan bawahannya.
Dukuh mengakui tanah pelungguhnya memang akan disewa yang kala itu diawali dengan rapat warga dan sosialisasi, nah karena merasa memilki hak atas lungguh sebagai dukuh atau pamong desa maka setelah melalui tahapan dan proses terjadilah pelepasan hak pelungguh untuk tidak menggarap karena disewa, jelas Dukuh tersebut.
Kemudian saya menadatangani sekitar juni 2022 kemudian pihak kedua dari PT KBN transaksi pembayarannya sebesar 222.000.000 dibayarkan secara bertahap dari Dian Novy Kristianti direktur PT. Komando bhayangkara nusantara namun dirinya tidak pernah ketemu langsung dan dengan bawahannya Apa alasannya anda terima uang kompensasi ? tanya Hakim dan sekaligus juga ditanyakan oleh PH Kasidi Muslim dan Priyana Suharta,
DANA KOMPENSASI DI AMBIL TENGAH
Supriyanta mengurai penerimaan atas pertimbangan dengan perhitungan masa panen dari tanah pelungguh setahun panen padi setahun 3 kali perpanen bisa tembus 70 juta hingga 90.juta, sehingga jika 3 kali nilanya 210 sampai 290 juta, namun disepakati di ambil jalan tengah yakni sebesar 222 juta ‘papanya.
Untuk apa uang tersebut tanya Hakim, dana tersebut yang 100 juta dari Robinson sebagian untuk kepentingan keluarga, sebagian untuk kompensasi kas kampung di 3 Rw tetapi untuk besaran nilai per Rw tidak ingat. Kemudian 10 juta setorkan ke Kas kalurahan setelah muncul perkara Tkd, kata dukuh tersebut Ketika majelis hakim kembali melontarkan pertanyaan siapa saja penerima uang kompensasi tanah terkait TKD ? di jawab Supriyanta
, yang saya tahu Jamadi dukuh yang juga memilki tanah pelungguh dilokasi yang berdampingan dalam proyek ’ jelasnya. LURAH
KASIDI KECEWA PERANGKAT DESANYA TERNYATA JAMAAH
TERIMA UANG TETAPI MEREKA TIDAK LAPORAN KE PIMPINAN
Hasil sidang tipikor saksi fakta ini lantas Kasidi lurah Maguwo nonaktif BERKATA dengan terungkapnya para pamong yang terima uang dan tidak tidak jujur serta tidak laporan ke Lurah maka saya terus Ngegas dan mereka bisa bernasib seperti saya buktinya jamaah terima uang, tentu saya tidak terima kemudian Penasehat Hukum akan terus mengungkap ‘Tandas lurah itu tampak geram.
POTENSI ADA TERSANGKA LAINNYA
Usai sidang tipikor di Pn Yogya Jumat 1 Maret 2024 lantas Penasehat Hukum Kasidi Priyana Suharto SH memberikan tanggapan hasil sidang saksi fakta untuk yang perdana sangat seru tetapi sebelum jumatan hanya landai karena Pj Lurah seolah tak mau bicara dan hanya bilang tidak tahu, namun setelah sidang habis Jumatan baru semuanya terkuak adanya aliran duwit ke sejumlah perangkat desa.
Hasil dan fakta sidang dari ketiga saksi yang hadir ini, terungkap PJ lurah ada beberapa kesalahan, dengan tidak ketelitiannya sehingga menandatangani proposal yang diajukan oleh jokoboyo tanpa diteliti dahulu sehingga menimbulkan perkara dikemudian hari. Untuk dukuh Pugeran telah terang terangan mengakui dan menggunakan uang sebesar 222 Juta dari Robinson Sealino,
keduanya memiliki potensi jadi tersangka sama dengan pak lurah. Tapi kenapa dibeda bedakan ini tidak adil, apalagi lurah Kasidi setelah dijadi tersangka kesehatannya kian memburuk dimana 2 kali cuci darah dalam 1 minggu’ tandasnya. Lanjutan sidang Tipikor TKD kembali digelar Jumat 8 Maret 2024 agenda hadirkan saksi fakta dari perangkat desa (tim lip)
Berita Terkait