Audiensi ke Dinas, Komite SMPN 2 Galur Perjuangkan Solusi Krisis Guru dan Fasilitas Sekolah di Kulon Progo

KULON PROGO — bimanguncemerlangtv.co.id, Langkah nyata dan progresif diambil oleh jajaran Komite SMP Negeri 2 Galur demi mengawal masa depan generasi muda Kulon Progo.

Menanggapi situasi darurat kekurangan tenaga pendidik dan keterbatasan sarana prasarana (sapras), pengurus pleno Komite sekolah menggelar audiensi resmi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kulon Progo pada Kamis, 2 Juli 2026.

Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Srikandi mulai pukul 09.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite SMPN 2 Galur, Priyo Santoso, bersama jajaran pengurus inti, dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Dikpora Kulon Progo,

Nur Wahyudi, beserta jajaran kepala bidang. Kehadiran formasi lengkap komite ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Dalam kesempatan tersebut, Komite SMPN 2 Galur menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kondisi riil di lapangan.

Tahun ini saja, sekolah diperkirakan akan kehilangan 14 tenaga pendidik sekaligus karena memasuki masa pensiun.

Dengan kapasitas sekolah yang memiliki 18 kelas, hilangnya belasan guru ini dinilai sangat mengancam stabilitas dan kualitas proses belajar-mengajar anak didik.

Hebatnya, komite menegaskan bahwa kegelisahan ini tidak hanya dirasakan oleh SMPN 2 Galur, melainkan juga menjadi jeritan serupa di berbagai sekolah lain di wilayah Kulon Progo.

Oleh karena itu, dalam audiensi tersebut komite mendesak adanya perhatian serius dan memohon pemerintah daerah,

khususnya Dinas Dikpora, untuk segera melahirkan terobosan kebijakan yang konkret guna mempercepat pemenuhan kuota guru secara merata.

Selain krisis guru, komite juga menyoroti pentingnya penataan sarana prasarana sekolah yang banyak mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi optimal.

Sebagai solusi cerdas, komite mendorong optimalisasi pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sapras secara jujur dan lengkap di setiap sekolah.

Data yang akurat ini nantinya harus dijadikan modal utama bagi pemerintah daerah untuk membangun akses kuat dan melobi bantuan ke pemerintah pusat agar pembenahan fasilitas sekolah mendapat kucuran dana APBN.

Satu poin krusial lain yang ikut digugat adalah nasib Kelas Khusus Olahraga (KKO). Komite meminta komitmen serius agar KKO tidak sekadar menjadi pilot project kebijakan di atas kertas, melainkan wajib disokong dengan fasilitasi dan pembiayaan standar nasional demi melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Kulon Progo.

Mendengar aspirasi berbobot tersebut, Kepala Dinas Dikpora Kulon Progo, Nur Wahyudi, memberikan apresiasi yang luar biasa atas inisiatif proaktif Komite SMPN 2 Galur.

Ia mengakui kepedulian civil society yang bergerak membawa draf solusi seperti ini sangat jarang terjadi di komite lain. Nur Wahyudi membenarkan bahwa kekurangan guru merupakan PR besar bersama di Kulon Progo.

Pihaknya berjanji akan melakukan terobosan kebijakan, mulai dari mengusulkan formasi ASN ke pusat secara berkala, mempermudah regulasi mutasi guru masuk ke Kulon Progo, hingga memaksimalkan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di sekolah-sekolah yang berada dalam kondisi darurat seperti SMPN 2 Galur.

Audiensi ini melahirkan komitmen dan kesepahaman bersama bahwa urusan pendidikan adalah tanggung jawab gotong royong yang harus diselesaikan bersama demi masa depan anak bangsa. (Humas Komite SMPN 2 Galur) ‘PRIS

Berita Terkait

Tidak Ada Komentar