FORUM KONSULTASI PUBLIK PELAYANAN RUJUKAN RSUD PS BANTUL 2026

Suasana forum konsultasi publik pelayanan rujukan RSUD PS Bantul

Bantul- media binanguncemerlangtv.co.id, lintas daerah, Forum Konsultasi Publik tentang Layanan Rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopari (RSUD PS) Kabupaten Bantul digelar di Aula Bank BPR Bantul-.

kegiatan ini diikuti oleh sekitar 140 peserta dari berbagai unsur diantaranya pemerintah, perwakilan organisasi profesi dan Tim Penggerak PKK maupun yang lainya, selama sehari, Rabu (24/6/2026).

Selain membuka secara resmi kegiatan ini, Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih juga memberikan pengarahan. Hadir pula dan memberikan laporan Direktur RSUD PS Bantul dr. Atthori MPH.SP.MK. Hadir pula Sekda Agus Budhiraharja M.Kes,

Kepala Dinas Kesehatan Bantul dr. Agus Tri Widiyantara M.M.R dan Kepala BPJS Yogyakarta Susila Widada.

"Kegiatan ini kami gelar agar layanannya menjadi lebih efektif, inovatif, berkualitas dan profesional serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat", ungkap Direktur RSUD PS Bantul, dr. Atthobari PPA.SP.MK dalam laporanya. Ia menyampaikan, selain itu, merupakan implementasi dari UU Nomor 25 Tahun 2009 Peraturan Meteri (Permen) tahun 2017.

Supaya layanan yang ada agar lebih akuntable, informatif dan sistematis. "Hal itu intinya terkait dengan adanya perubahan -perubahan ketentuan layanan dari sejumlah pihak, salah satunya dari BPJS yang memang rumah-sakit harus menyesuaikanya", tambahnya.

Secara umum, katanya, ada beberapa ketentuan yang layananya perlu ada perubahan dan penyesuaian.

Satu diantaranya tentang pelayanan UGD. Ini semuanya bahwa intinya bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan yang berlaku. Sedangkan RSUD PS berupaya agar dapat memberikan layanan rujukan sesuai dengan ketentuan yang ada. "Agar penjenengan sedoyo akan lebih memahaminya, maka pada talk show nanti,

diharapakan para peserta dapat mngajukan pertanyaan kepada para nara sumber yang memang berkompeten dan mempunyai kopetensi, seorang diantaranya dari Pimpinan BPJS Yogyakarta", sambung Atthobari.

Sementara itu, Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih, mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pelayanan oleh Pemkab Bantul melalui RSUD PS bahkan Dinas Kesehatan Bantul berjalan baik.

"Layanan kesehatan merupakan bagian dari kewajiban negara terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang termaktup dalam Pembukaan UUD 1945", ungkap Halim.

Dikatakan Layanan dasar yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun yaitu pertama pendidikan, apapun yang terjadi, anak harus bersekolah. Kedua Layanan kesehata. Ketiga Layanan bantuan jaminan sosial dan keempat ketertiban serts keamanan. Itu semua harus tetap ada dan berjalan.

"Kebetulan beberapa hari mendatang saya akan berkonsultasi ke Pemerintah Pusat tentang BPJS. Arahnya dan harapanya warga Bantul khususnya dan yang lainya umumnya diberikan BPJS kesehatan", tambah Halim.

Ia juga menyampaikan, mekanisme dan pembagaian penganggaran tentang itu, pembiayaanya anggaranya 50 persen ditanggung Pemerintah Pusat, 30 persenya dari Propinsi dan sisanya sejumlah 20 persen dari APBD (daerah).

Meski itu semua masih merupakan obsesi dan usulan serta harapan, namun jika memungkinkan dapat direalisasikan, maka akan efesien dan masyarakat akan diuntungkann oleh kebijakan pemerintah.

Usai acara pembukaan, event ini dilanjutkan dengan gelaran talk show tentslang layanan rujukan dengan menghadirkan para nara sumber diantaranya dari BPJS Yogyakarta dan RSUD PS Bantul.Sup

Berita Terkait

Tidak Ada Komentar